Laskar Bumi yang digagas dan lahir di Ponpes Langitan, Widang, Tuban, bukan badan otonom (banom) PKNU. Namun lembaga ini punya kesamaan visi dan misi dengan partai yang dideklarasikan oleh 17 kiai sepuh tersebut. Hanya yang membedakan, Laskar Bumi tidak terjun langsung dalam politik praktis.

Demikian penegasan Ketua Umum DPP Laskar Bumi, H Agus Maksum, sewaktu berbicara dalam acara Harlah Laskar Bumi ke-5 dan Konsolidasi di Kompleks Ponpes Langitan, Rabu (4/2) sore.

Gus Maksum, demikian sapaan akrab putra KH Abdullah Faqih ini menyatakan, organisasi yang dipimpinnya lebih berorientasi pada sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Aktivitas yang dilakukan pun langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Terkait dengan PKNU, sebut Gus Maksum, Laskar Bumi yang kini mempunyai cabang di seluruh tanah air ini, akan bekerja all out dan memberikan dukungan penuh dalam bentuk pengawalan dan pemenangan partai tersebut dalam Pemilu yang akan dihelat pada Kamis Pahing tanggal 9 April 2009.

Merunut sejarah berdirinya Laskar Bumi, menurut Gus Maksum, waktu itu bertepatan menjelang putaran Pemilu 2004, persisnya 31 Maret 2004, membuat prihatin akan situasi tanah air, utamanya terjadinya perpecahan dan munculnya anasir-anasir yang mendiskreditkan para kiai oleh sejumlah pihak dan kelompok demi kepentingan sesaat.

Kita semua sangat prihatin akan kondisi tersebut. Dan lahirnya Laskar Bumi, yang mempunyai tugas pokok mengawal ahlusunnah waljamaah serta para kiai, sudah barang tentu memberikan dukungan dan pengawalan kepada para kiai yang mendirikan PKNU, kata Gus Maksum.

Ditegaskan, seluruh anggota Laskar Bumi akan diterjunkan dalam proses kampanye hingga pengawalan Pemilu. Namun diingatkan kepada seluruh jajaran pengurus dan anggotanya, untuk tidak melakukan tindakan di luar hukum. Tapi lebih mengedepankan sikap santun dan pro aktif pada setiap peristiwa yang menonjol dan mengancam keselamatan Islam dan tanah air.

Wacana munculnya golput juga disinggung KH Hamid Baidlowi dalam taushiyahnya yang mengatakan ikut pemilu hukumnya wajib. Kiai asal Lasem, Jateng yang juga anggota Dewan Mustasyar DPP PKNU ini, menyebut pula dalil-dalil dari hadist yang mendukung soal itu serta menceritakan kaum muslimin yang tidak ikut perang Khaibar di zaman Rasulullah SAW. Jadi ada sanksi bagi muslim yang tidak ikut apa-apa. Termasuk golput, tutur KH Hamid Baidlowi.

Beberapa kiai tampak hadir dalam acara itu di antaranya KH Ahmad Baidlowi, KH Sholeh Qosim serta KH Maftuhin Faqih dan KH Masbuhin Faqih yang sekaligus sebagai Dewan Penasihat Laskar Bumi. Lalu ada pula sejumlah caleg PKNU, antara lain Caleg DPRD Jatim Dapil IX, Firdaus Febrianto, Caleg DPR RI Dapil X Fadhil Annawi, Caleg DPR RI Dapil X A. Mufied Mubarak, dan Caleg DPR RI Dapil IX Syaifuddin Zuhri Nawawi. (lea/ka)

dari : http://www.dutamasyarakat.com/1/02dm.php?mdl=dtlartikel&id=10531

PKNU Gerakan Politik Kiai Sesuai Khittah
Untuk mengembalikan gerakan politik kiai pada khittah diperlukan peran pesantren yang dari masa ke masa terus mengalami perubahan. Selain itu penyesuaian agar mampu merespon keadaan di sekelilingnya.

Untuk itu Ketua Dewan Mustasyar DPP PKNU, KH Maruf Amin, melihat saat ini banyak kiai kesurupan sehingga melupakan peran dan fungsi sebenarnya. Karena itu, pesantren sebagai benteng Islam perlu diperkokoh dalam satu kesatuan dan persamaan persepsi untuk tujuan menyelamatkan aswaja (ahlussunnah wal jamaah) di samping menjaga dan mengembalikan ummah dengan aqidah yang pasti.

Kalau hal tersebut bisa dilaksanakan sesuai aqidah, akan terhindarkan dari aliran sesat yang belakangan terus bermunculan, kata Kiai Maruf Amin ketika memberikan ceramah agama dalam rangka Haul Masyayikh ke-38 di
Pondok Pesantren (Ponpes) Langitan, Widang, Kamis (5/2) sore.

Kiai Maruf menyatakan, akibat banyak kiai yang meninggalkan politik menjadikan ummah tercerai berai dalam menentukan pilihannya. Berpolitik, kata Kiai Maruf, adalah salah satu penangkal menyebarkan ajaran aliran sesat, paham liberal dan radikal yang cenderung memahami agama dengan caranya sendiri sehingga jauh dari ajaran Islam. Di samping dua hal pokok lainnya, pendidikan dan dakwah.

Kiai Maruf menegaskan, bergerak di politik adalah sunnah dan menjadi bagian dari apa yang sudah dilakukan para kiai generasi pendahulu. Ditegaskan, banyak kiai terjun ke politik tapi melenceng dari khittah aswaja sehingga melahirkan perpecahan di mana-mana antara sesama umat Islam.

Menyinggung partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu, Kiai Maruf mengatakan wajib hukumnya karena ikut memilih dan menentukan pemimpin. DPR, menurut Kiai Maruf, adalah sistem pemerintahan yang harus ada musyawarah. DPR pula yang memberi usulan dan saran bagi pemerintah.

Kalau umat Islam tidak ikut Pemilu, lantas bagaimana menciptakan pemimpin yang akan memperjuangkan dan mengawal aqidah demi kepentingan masyarakat secara menyeluruh, tandas Kiai Maruf, yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Pusat ini.

Dia mengakui, selama ini umat Islam tidak pernah menang. Penyebab utamanya adalah umat Islam tidak memilih calon yang didukung parpol berasaskan Islam seperti PKNU.

Sementara itu, Haul Masyayikh ke-38 para pendiri dan pejuang Ponpes Langitan dijubeli ribuan pengunjung dari berbagai kota di Jawa dan beberapa daerah lainnya seperti dari Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawei serta Kepala Utusan Pemerintah Mesir Bidang Pendidikan Universitas Al-Azhar, Kairo, Syeikh Muhammad Tauhid Bisri.

sumber : http://www.dutamasyarakat.com/1/02dm.php?mdl=dtlartikel&id=10572