Laskar Bumi Kawal PKNU

Penulis : admin

February 6, 2009

Laskar Bumi yang digagas dan lahir di Ponpes Langitan, Widang, Tuban, bukan badan otonom (banom) PKNU. Namun lembaga ini punya kesamaan visi dan misi dengan partai yang dideklarasikan oleh 17 kiai sepuh tersebut. Hanya yang membedakan, Laskar Bumi tidak terjun langsung dalam politik praktis.

Demikian penegasan Ketua Umum DPP Laskar Bumi, H Agus Maksum, sewaktu berbicara dalam acara Harlah Laskar Bumi ke-5 dan Konsolidasi di Kompleks Ponpes Langitan, Rabu (4/2) sore.

Gus Maksum, demikian sapaan akrab putra KH Abdullah Faqih ini menyatakan, organisasi yang dipimpinnya lebih berorientasi pada sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Aktivitas yang dilakukan pun langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Terkait dengan PKNU, sebut Gus Maksum, Laskar Bumi yang kini mempunyai cabang di seluruh tanah air ini, akan bekerja all out dan memberikan dukungan penuh dalam bentuk pengawalan dan pemenangan partai tersebut dalam Pemilu yang akan dihelat pada Kamis Pahing tanggal 9 April 2009.

Merunut sejarah berdirinya Laskar Bumi, menurut Gus Maksum, waktu itu bertepatan menjelang putaran Pemilu 2004, persisnya 31 Maret 2004, membuat prihatin akan situasi tanah air, utamanya terjadinya perpecahan dan munculnya anasir-anasir yang mendiskreditkan para kiai oleh sejumlah pihak dan kelompok demi kepentingan sesaat.

Kita semua sangat prihatin akan kondisi tersebut. Dan lahirnya Laskar Bumi, yang mempunyai tugas pokok mengawal ahlusunnah waljamaah serta para kiai, sudah barang tentu memberikan dukungan dan pengawalan kepada para kiai yang mendirikan PKNU, kata Gus Maksum.

Ditegaskan, seluruh anggota Laskar Bumi akan diterjunkan dalam proses kampanye hingga pengawalan Pemilu. Namun diingatkan kepada seluruh jajaran pengurus dan anggotanya, untuk tidak melakukan tindakan di luar hukum. Tapi lebih mengedepankan sikap santun dan pro aktif pada setiap peristiwa yang menonjol dan mengancam keselamatan Islam dan tanah air.

Wacana munculnya golput juga disinggung KH Hamid Baidlowi dalam taushiyahnya yang mengatakan ikut pemilu hukumnya wajib. Kiai asal Lasem, Jateng yang juga anggota Dewan Mustasyar DPP PKNU ini, menyebut pula dalil-dalil dari hadist yang mendukung soal itu serta menceritakan kaum muslimin yang tidak ikut perang Khaibar di zaman Rasulullah SAW. Jadi ada sanksi bagi muslim yang tidak ikut apa-apa. Termasuk golput, tutur KH Hamid Baidlowi.

Beberapa kiai tampak hadir dalam acara itu di antaranya KH Ahmad Baidlowi, KH Sholeh Qosim serta KH Maftuhin Faqih dan KH Masbuhin Faqih yang sekaligus sebagai Dewan Penasihat Laskar Bumi. Lalu ada pula sejumlah caleg PKNU, antara lain Caleg DPRD Jatim Dapil IX, Firdaus Febrianto, Caleg DPR RI Dapil X Fadhil Annawi, Caleg DPR RI Dapil X A. Mufied Mubarak, dan Caleg DPR RI Dapil IX Syaifuddin Zuhri Nawawi. (lea/ka)

dari : http://www.dutamasyarakat.com/1/02dm.php?mdl=dtlartikel&id=10531

PKNU Gerakan Politik Kiai Sesuai Khittah
Untuk mengembalikan gerakan politik kiai pada khittah diperlukan peran pesantren yang dari masa ke masa terus mengalami perubahan. Selain itu penyesuaian agar mampu merespon keadaan di sekelilingnya.

Untuk itu Ketua Dewan Mustasyar DPP PKNU, KH Maruf Amin, melihat saat ini banyak kiai kesurupan sehingga melupakan peran dan fungsi sebenarnya. Karena itu, pesantren sebagai benteng Islam perlu diperkokoh dalam satu kesatuan dan persamaan persepsi untuk tujuan menyelamatkan aswaja (ahlussunnah wal jamaah) di samping menjaga dan mengembalikan ummah dengan aqidah yang pasti.

Kalau hal tersebut bisa dilaksanakan sesuai aqidah, akan terhindarkan dari aliran sesat yang belakangan terus bermunculan, kata Kiai Maruf Amin ketika memberikan ceramah agama dalam rangka Haul Masyayikh ke-38 di
Pondok Pesantren (Ponpes) Langitan, Widang, Kamis (5/2) sore.

Kiai Maruf menyatakan, akibat banyak kiai yang meninggalkan politik menjadikan ummah tercerai berai dalam menentukan pilihannya. Berpolitik, kata Kiai Maruf, adalah salah satu penangkal menyebarkan ajaran aliran sesat, paham liberal dan radikal yang cenderung memahami agama dengan caranya sendiri sehingga jauh dari ajaran Islam. Di samping dua hal pokok lainnya, pendidikan dan dakwah.

Kiai Maruf menegaskan, bergerak di politik adalah sunnah dan menjadi bagian dari apa yang sudah dilakukan para kiai generasi pendahulu. Ditegaskan, banyak kiai terjun ke politik tapi melenceng dari khittah aswaja sehingga melahirkan perpecahan di mana-mana antara sesama umat Islam.

Menyinggung partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu, Kiai Maruf mengatakan wajib hukumnya karena ikut memilih dan menentukan pemimpin. DPR, menurut Kiai Maruf, adalah sistem pemerintahan yang harus ada musyawarah. DPR pula yang memberi usulan dan saran bagi pemerintah.

Kalau umat Islam tidak ikut Pemilu, lantas bagaimana menciptakan pemimpin yang akan memperjuangkan dan mengawal aqidah demi kepentingan masyarakat secara menyeluruh, tandas Kiai Maruf, yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Pusat ini.

Dia mengakui, selama ini umat Islam tidak pernah menang. Penyebab utamanya adalah umat Islam tidak memilih calon yang didukung parpol berasaskan Islam seperti PKNU.

Sementara itu, Haul Masyayikh ke-38 para pendiri dan pejuang Ponpes Langitan dijubeli ribuan pengunjung dari berbagai kota di Jawa dan beberapa daerah lainnya seperti dari Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawei serta Kepala Utusan Pemerintah Mesir Bidang Pendidikan Universitas Al-Azhar, Kairo, Syeikh Muhammad Tauhid Bisri.

sumber : http://www.dutamasyarakat.com/1/02dm.php?mdl=dtlartikel&id=10572

Tulisan Terkait

Kunjungan Habib Abdul Qadir Al-Jailani di Langitan

Kunjungan Habib Abdul Qadir Al-Jailani di Langitan

Habib Abdul Qadir al-Jailani bin Muhammad al-Mahdi bin Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, Mudir Rubath Tarim, Hadramaut, Yaman mengunjungi Pondok Pesantren Langitan pada Rabu, (12/6/2024) seusai jamaah shalat Asar pondok, kedatangan beliau langsung disambut keluarga...

Lauching Lajnah Falakiyah Langitan

Lauching Lajnah Falakiyah Langitan

Dalam rangka revitalisasi ilmu Falak di PP. Langitan, Departemen Pendidikan Aam Langitan me-launching Lajnah Falakiyah yang berlangsung di Gedung Idaratil Ammah pada Selasa, (4/6/24) pukul 20.00 WIB. Acara ini dihadiri oleh Ust. Agus H. Muhammad Ahmad Alawi (Wakil...

Tim Jejak Langit

Tim Jejak Langit

Tim Jejak Langit dibentuk dengan tujuan menggali sejarah dan membuka tabir cakrawala pemikiran Pondok Pesantren Langitan. Bagaimana awal lembaga ini terbentuk, siapa tokoh-tokohnya lalu bagaimana corak pemikirannya. Serta merunut  jejaring silsilah emas geneologisnya....

PP. Langitan Kembali Adakan Perlombaan M2QK

PP. Langitan Kembali Adakan Perlombaan M2QK

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan para santri, Pondok Pesantren Langitan kembali mengadakan perlombaan Musabaqah Muhafadzah Qiroatul Kutub (M2QK) di Halaman Madrasah Al-Falahiyah pada Kamis, 23-24 November 2023. M2QK sendiri merupakan perlombaan yang...

2 Comments

  1. arba'

    Dalam urusan politik, warga NU jangan terpancing dengan slogan2 partai politik dan berujung pada kata2 yang dzolim pada saudaranya.
    ingat dulu PKB didzolimi oleh oknum PPP, masak sekarang PKB juga meniru prilaku mereka. kesantunan akan pribadi PKB sendirilah yang akan mempengaruhi kebesaran PKB. soal PKNU yang katanya bisa membentengi aswaja lebih baik, biar mereka buktikan.
    yang kita waspadai adalah masuknya warga Nahdliyin ke partai “Islam International” yang akan membawa Indonesia ketengah gurun pasir.. sedang kita mega biodiversity(kata SBY)
    ayo, kalau PKB punya Slogan Membela yang Benar
    silahkan PKNU berslogan Membela Kebenaran dan keMaslahatan…selesai. (arba_arifi@ymail.com)

    Reply
  2. ade mahmudin

    Saya kira, memang bisa celaka jika ummat Islam tidak ikut dalam berpolitik. Tapi alangkah celakanya jika dalam Islam sendiri tidak ada kekompakan dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Kita sudah tahu bahwa NU sudah bukan dijadikan partai politik lagi dan kembali kepada fungsi NU yaitu sebagai organisasi keagamaan dan sosial (Khitthah ’26). tetapi, setelah lahirnya reformasi, dimana NU merupakan bagian dari kehidupan bangsa Indonesia ahirnya membikin rumah yang fungsinya untuk menampung aspirasi politik warga NU. yaitu apa yang disebut dengan deklarasi ciganjur ’98. yang membidani lahirnya PKB. Kalau begitu sangat jelas sekali. bahwa sperti apa yang difatwakan oleh KH Ushfuri Anshor, Ponpes Al-Ishlah Subang Jawabarat bahwa bagi siapa saja yang merasa dirinya warga NU, maka hukumnya WAJIB DAN FARDLU ‘AIN untuk memilih PKB. kalau tidak, berarti Khianat kepada diri sendiri, PBNU, dan berdosa dihadapan Allah swt. karena dia sudah keluar dari jama’ah dan tidak ikut bergabung dengan partai yang telah dideklarasikan oleh PBNU. menukil pendapatnya KH Mustahdi Abbas Buntet Pesantren Cirebon, ketika NU digabung kedalam PPP, beliau berfatwa jika warga NU tidak pilih PPP, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah swt. itu juga ketika NU belum punya wadah partai politik. apalagi sekarang, NU sudah membikin rumah sendiri buat warganya yaitu PKB. kenapa susah payah membikin rumah lagi? bukannya itu merupakan upaya memperpecah belah ummat? selama deklarasi ciganjur ’98 itu belum diamandemenkan, maka selama itu pula warga NU wajib untuk memilih PKB.
    Supaya lebih jelasnya, silahkan kunjungi situs ini:
    http://www.ushfurianshor.wordpress.com
    http://www.ushfurianshor.blogspot.com.
    Kalau mau bales e-mail saya ini, silahkan ke alamat:
    http://ademahmudin@rocketmail.com
    http://anakbangsa48@yahoo.co.id
    Thank’s so much …

    Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Komentar

Posting Populer