“Tugas kiai itu hanya mengajak masyarakat untuk memilih capres yang benar, kalau kemudian kalah, ya menang atau kalah dalam urusan dunia itu biasa,” kata juru bicara kiai NU se-Jatim, KH Anwar Iskandar, di Surabaya, Kamis (9/7).

Menurut pengasuh Pesantren Assaidiyah Jamsaren Kediri itu, para kiai hingga kini merasa bahwa pilihan yang didukung itu “sudah benar, meski pun kalah, karena tanggung jawab kiai hanya mengajak untuk kebaikan bersama.

“Kiai itu bukan memilih atas dasar menang atau kalah, karena itu kekalahan calon yang dipilih para kiai itu tidak akan menyurutkan semangat para kiai, bahkan masyarakat akan tahu sendiri kebenaran ajakan kiai itu di masa datang,” ujarnya seperti dilaporkan inilah.com.

Menurut kiai yang akrab disapa Gus War, NU tidak akan mengalami dampak buruk dari kekalahan Jusuf Kalla. Sejak Orde Baru, kiai sudah dimarjinalkan oleh pemerintah selama bertahun-tahun, tapi tidak ada dampak apa-apa.

“Karena kiai memang tidak tergantung kepentingan politik, melainkan tergantung kepada umatnya,” ujarnya.

The post Kalah Menang Soal Biasa appeared first on Pondok Pesantren Langitan.

Di hadapan ratusan jamaah, KH Abdullah Faqih mengingatkan agar para jamaah dan masyarakat pada umumnya tidak golput. Sebab, menurut pengasuh Ponpes Langitan Tuban ini, pemilu merupakan kegiatan negara lima tahunan yang wajib diikuti. Karena ini untuk memilih pemimpin baik di legislatif maupun eksekutif, katanya.

Lebih jauh Mbah Faqih mengingatkan, para kiai telah mendirikan PKNU yakni parpol yang memperjuangkan kepentingan Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja). Karena itu, Kiai Faqih meminta para santri satu barisan dengan para kiai.

Dalam kesempatan itu, Kiai Faqih juga berpesan agar para santri selektif dalam mengikuti suatu perkumpulan. Setidaknya harus mengetahui kejelasan perkumpulan yang akan diikuti sebab dalam suatu perkumpulan yang belum tentu salah bisa dianggap salah. Sebaliknya yang belum tentu benar, bisa saja dianggap benar.

Ibarat seseorang digigit semut, karena kesakitan maka orang tersebut mencari abu layan untuk menaburkan segerumbul semut tersebut. Akibatnya, semut yang tidak ikut menggigit turut mati karena kena abu tersebut. Karena itu, kalau kumpul-kumpul cari yang baik saja jangan sampai terkena abu layan, katanya, berpesan.

Jangan Lupa Guru
Sementara itu, menyikapi Pemilu yang digelar 9 April mendatang, Ketua DPC Keluarga Santri dan Alumni (Kesan) Ponpes Langitan, KH Abdullah Mujib, mengatakan, dalam mendukung calon harus jelas dulu siapa calonnya. Lebih penting lagi, dalam mendukung calon jangan sampai berpisah dengan guru.

Pengasuh Ponpes Darul Fiqih, Desa Ngepung, Kecamatan Deket, Lamongan, ini mengingatkan, jangan sampai berpisah dengan guru hanya karena mendukung orang yang tidak jelas. Dan PKNU, yang didirikan para kiai dan guru para santri, sudah jelas. PKNU meningkatkan harkat martabat santri dan umat Islam pada umumnya, katanya.

Hadir pada acara yang digelar PAC Kesan Babat tersebut, antara lain KH Fadholi Hasan (Sekaran), KH Mamun Affandy (Babat), KH Syaerozi (Babat), dan sejumlah kiai alumni Langitan lain. Sedang dari caleg DPR RI Dapil X (Lamongan Gresik) tampak Abdullah Mufied Mubarok, caleg DPRD Propinsi Dapil X Achmad Firdaus dan KH Moh. Yamin Mualim, serta caleg DPRD Lamongan dapil 3 yakni Sholiqin, Khumaidi, dan Subakir.

http://dutamasyarakat.com/

The post Wajib ikut pemilu appeared first on Pondok Pesantren Langitan.

Dalam taushiyahnya KH. Abdulloh Faqih berpesan , ” Mari kita jaga niat. Seperti sabda Nabi, sah atau tidaknya sebuah amal/perbuatan tergantung dari niat, maka hadis akhir dari tindakan kita tidak akan terlepas dari bagaimana niat pada awalnya. Kita berjuang bukan untuk mencari siapa yang menang atau yang kalah, tapi PKNU lahir untuk mengembalikan fungsi ulama dalam politik (politik ulama)”. Beliau juga menyinggung tentang persainagn antar caleg ” antar caleg jangan saling sikut, dan jangan melakukan tindakan sendiri-sendiri tanpa komando dari pengurus”

The post Pertemuan caleg empat kabupaten appeared first on Pondok Pesantren Langitan.

Dulu, kiai-kiai yang sejalan dengan pemikiran dan langkah politik Gus Dur sering disebut-sebut dan dipopulerkan sebagai kiai khas. Meski tidak diketahui persis siapa yang memulai dan memunculkan istilah itu, sebenarnya risi juga mendengar dan menyandang sebutan itu. Sebab, para kiai yang disebut khas tersebut tidak merasa ada yang perlu dilebih-lebihkan menyangkut status atau strata sosial. Meski, keberadaannya mampu dimanfaatkan sebagai justifikasi dan legitimasi kelompok dan kepentingan tertentu.

Belakangan setelah para kiai itu mengambil sikap dan langkah kritis, dimunculkan istilah kiai kampung. Adalah KH Abdurrahman Wahid yang memulai dan memunculkan istilah tersebut. Dalam tulisannya, Hakikat Kiai Kampung (www.gusdur.net), Gus Dur membagi kiai dalam dua kelompok, kiai sepuh dan kiai kampung.

Menurut Gus Dur, kiai sepuh adalah mereka yang menjadi pengasuh pesantren-pesantren besar. Kiai kampung adalah tokoh-tokoh agama di desa-desa yang biasanya menjadi guru ngaji, memiliki surau/langgar/musala, pengurus takmir masjid, atau memiliki pesantren yang kecil.

Sesungguhnya harus dikatakan di sini bahwa penamaan dan pemilahan kiai khas dan kiai kampung sebagaimana dimaksud adalah sangat tidak mendasar dan terkesan mengada-ada. Boleh jadi, itu hanya dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu karena pada hakikatnya, tidak ada istilah kiai khas dan kiai kampung. Jika ada kiai khas, berarti ada kiai awam. Padahal, penyebutan kata khas dan awam itu sebenarnya untuk membedakan antara orang yang pandai (alim) dan orang yang bodoh (awam) dalam hal keagamaan.

Kata kiai itu sebenarnya sinonim dari kata sheikh dalam bahasa Arab. Secara terminologi (istilahi), arti kata sheikh itu sebagaimana disebutkan dalam kitab al Bajuri adalah man balagha rutbatal fadli, yaitu orang-orang yang telah sampai pada derajat keutamaan karena selain pandai (alim) dalam masalah agama (sekalipun tidak allamah atau sangat alim), mereka mengamalkan ilmu itu untuk dirinya sendiri dan mengajarkan kepada murid-muridnya. Penyebutan kiai itu berasal dari inisiatif masyarakat, bukan dari dirinya sendiri atau media massa.

Sementara itu, makna kiai atau sheikh dalam pengertian etimologi (lughotan) adalah man balagha sinnal arbain, yaitu orang-orang yang sudah tua umurnya atau orang-orang yang mempunyai kelebihan, misalnya dalam hal berbicara atau mengobati orang (nyuwuk), tapi tidak pandai dalam masalah agama.

Dengan demikian, kalau ada orang yang disebut kiai tapi tidak alim dalam masalah agama atau alim dan pandai berbicara tapi tidak bisa mengamalkan ilmunya, orang itu termasuk kiai dalam pengertian bahasa (lughotan).

Patut dicermati bahwa penyebutan kiai khas yang diidentikkan dengan kiai yang dekat dan mendukung Gus Dur saat itu sangat dimungkinkan sarat dengan kepentingan dalam rangka menjustifikasi langkah-langkahnya yang kontroversi, terutama hal-hal berkaitan dengan ajaran dan nilai-nilai ahlusunah waljamaah, seperti sikapnya terhadap pencabutan TAP MPR tentang paham komunisme, penolakannya terhadap RUU APP, dukungannya terhadap aliran Ahmadiyah, liberalisme, sekularisme dan pluralisme. Terbukti, saat ini begitu mudahnya para kiai itu ditinggalkan Gus Dur setelah mereka bersikap kritis terhadap langkah-langkahnya. Beruntung, para kiai sudah berani mengambil sikap tegas dengan mufaroqoh dari barisan Gus Dur.

Penamaan istilah kiai kampung tersebut juga sarat dengan upaya untuk membenturkan antara para kiai pondok pesantren dan para kiai di desa-desa yang notabene adalah murid kiai pondok pesantren. Padahal, pembenturan itu dapat memudarkan ghirah dan pemahaman para kiai di desa terhadap ajaran-ajaran gurunya di pesantren hanya karena pengultusan terhadap individu. Memang, fanatisme dan kecintaan yang berlebihan cenderung menafikan dan menutupi kesalahan, sebagaimana kebencian itu juga sering mencari-cari keburukan. (waainurridlaan kulli aibin kalilatun kamaa anna ainas sukhthi tubdil masawiyaa). Ketika ada sebagian kiai yang terlibat dalam politik praktis, serta-merta banyak orang yang menuduh para kiai itu telah terkontaminasi dan dianggap telah berpaling dari tugas keulamaan. Mereka menuduh para kiai yang terlibat dalam politik tidak lagi mampu mengemban gerak sosial dan keagamaan. Lebih dari itu, para kiai tersebut dianggap menjadi pendorong perpecahan (Muhyiddin Arubusman, Politik Kebangsaan Kiai Kampung, Jawa Pos, 17/2/2007).

Bahkan, Gus Dur mengatakan, banyak kiai sepuh yang berkenalan dengan uang, kekuasaan, dan jabatan (Jawa Pos, 15/2/2007). Sebenarnya, sebagai pewaris para nabi (waratsatul anbiya), keterlibatan kiai dalam dunia politik merupakan sebuah keharusan.

Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, selain dipahami sebagai peristiwa keagamaan, juga merupakan peristiwa politik dalam rangka membangun masyarakat dan pemerintah kota Madinah yang damai, tenteram, tenang, adil, dan makmur. Peran Nabi Muhammad SAW waktu itu, selain sebagai seorang Nabi, beliau menjadi seorang kepala negara.

Selain menjalankan tugas mengajar (talim) para sahabat, sewaktu-waktu beliau terjun ke medan laga untuk memimpin pasukan Islam dalam menumpas musuh-musuhnya. Peran kiai hendaknya juga demikian. Selain menjalankan tugas mengajar (talim) santri-santrinya, suatu saat para kiai harus ikut membantu urusan negara (politik) sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Jika para kiai hanya mengurusi pesantrennya dan tidak tahu-menahu soal urusan negara (politik), pada akhirnya pemerintah dikuasai orang-orang yang anti-Islam, antipesantren, dan anti-ajaran ahlusunah waljamaah.

Siapa yang harus menanggung akibatnya? Jadi, sebenarnya keterlibatan kiai dalam politik itu bertujuan menyelamatkan peran kiai itu sendiri.

* KH Abdullah Faqih, pengasuh Pondok Pesantren Langitan dan Mustasyar Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)

The post Menolak Istilah Kiai Khas dan Kiai Kampung appeared first on Pondok Pesantren Langitan.

Selain tim 17, juga hadir Kiai-Kiai sepuh lain di antaranya: KH. Abdul Hamid Baidlowi (Lasem, Rembang, Jateng), KH. Zainal Abidin Munawwir (Krapyak, Djogjakarta), KH. Anwar Iskandar (Kediri), KH. R. Cholil As’ad Syamsul Arifin (Situbondo), KH. Ahmad Basyir (Kudus), dan KH. Abdul Djalil Ma’ruf (Riau).

Partai yang memproyeksikan diri sebagai kolaborasi religi nasionalis ini memang beda dengan partai yang ada. Terutama dalam kinerja dan struktur, Dewan Musytasar mempunyai hak veto dalam pemutusan masalah. Ini sebagai penegasan peran aktif ulama dalam partai dan menghilangkasn kesan ulama sebagai ‘pemadam kebaran’, yang disowani ketika ada masalah genting serta diabaikan saat posisi normal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan KH. Ma’ruf Amin (Rois Musytasar) dalam pidatonya, bahwa kedepan partai akan memaksimalkan peran ulama, termasuk menghilangkan image ulama sebagai tukang stempel dan pemadam kebakaran, yang dimintai pertolongan saat posisi genting dan diabaikan saat posisi stabil.

The post Istighotsah dan deklarasi PKNU appeared first on Pondok Pesantren Langitan.

1. Para kiai sepakat untuk mendirikan partai baru.
2. Nama partai tersebut adalah tetap PKNU dengan catatan bisa dirubah pada saat muktamar nanti.
3. Asas partai adalah islam ala ahlis sunnah wal jamaah.
4. Prinsip perjuangan partai akan disempurnakan dengan menghilangkan kata-kata yang bisa menimbulkan kontroversi.
5. Kepengurusan disempurnakan sampai pada muktamar yang akan datang dengan mengacu pada kriteria pokok harus kader yang benar-benar berpaham ahlus sunnah wal jamaah.
6. Lambang tetap seperti rancangan semula dengan menghapus warna merah.
7. Tujuan partai adalah memperjuangkan tegaknya syariat islam ala ahlis sunnah wal jamaah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
8. Dilembagakannya dewan mustasyar dan memiliki hak veto dalam kepengurusan partai tapi tidak masuk kepengurusan harian.
9. Rapat merekomendasikan kepada partai agar segera melaksanakan muktamar paling lambat pertengahan tahun 2007 apabila proses pendirian partai ini sudah selesai

The post HASIL RAPAT TIM 17 PKNU appeared first on Pondok Pesantren Langitan.