Berawal dari kepentingan manusia yang semakin bertambah. Urusan-urusan penting atau yang dianggap penting menjadi bagian dari catatan harian. Semisal dalam urusan mencari sebuah pekerjaan, tentu teman atau kerabat ikut terlibat. Sehingga, dapat kita tarik sebuah konklusi bahwa manusia hidup membutuhkan orang lain.

Dari penjelasan di atas, akan membuat kita bertanya-tanya, apakah nepotisme atau kita sebut sama dengan jaringan sosial, boleh diterapkan di masyarakat? Hal yang mendasar, yang sangat sulit dan bertentangan dengan kondisi ril. Ketika masyarakat dilarang untuk tidak bermain nepotisme, di lain pihak masyarakat butuh akan hal tersebut.

Sebuah pembacaan dari sebuah realitas bahwa kita semua akan lebih mudah mendapatkan sesuatu bila kita sudah mempunyai jaringan atau link connection sebagai jalan percepatan kita dalam memperoleh sesuatu. Bahkan, bagi mereka yang tidak memiliki jaringan akan lebih sulit dan butuh perjuangan keras untuk memperoleh pekerjaan saja. Kompetisi sehat yang kita lakukan malah akan lebih lambat, dibandingkan dengan yang memiliki jaringan sosial. Apalagi dalam hal jabatan seperti, dalam hal informasi yang bersifat publik saja, masih lebih cepat mendapat informasi bagi mereka yang mempunyai jaringan sosial.

Pemimpin dan Nepotisme
Mengaca pada ketetapan regulasi mengenai Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Penjelas regulasi tersebut memaparkan berbagai pelangaran hukum terkait KKN. Namun, dalam praktiknya, tidak semudah membalik telapak tangan. Berapa lama negara kita berusaha untuk bebas dari pelangaran KKN, dan berapa pergantian pemimpin di negara kita yang mencanangkan bebas KKN, khususnya nepotisme.

Nepotisme, bukan hanya terjadi disebagian kecil tempat saja, tetapi hampir seluruh lembaga hingga negara itu terjadi. Hal ini sungguh disayangkan, kebanyakan pemimpin kita yang masih sering melakukan nepotisme. Salah satu contoh kecil, dalam masyarakat kampus saja hal demikian sudah terjadi. Nepotisme yang dilakukan mahasiswa hingga saat ini masih belum terminimalisir, begitu juga di organisasi-organisasi pengkaderan seperti organisasi ekstra kampus PMII, HMI, KAMMI atau yang lainnya.

Sebab, kader bagi mereka sangat dinomorsatukan, sehingga ketika salah satu organisasi di atas ada yang menjadi pemegang kenadli kepemimpinan, maka sifat nepotisme lagi-lagi muncul. Bahkan lebih parahnya, para kader mereka memesan sebuah kursi kekuasaan, apabila salah satu rekan mereka mendapati kursi kekuasaan di tertinggi.

Dalam urusan kekuasaan, mereka tidak memperdulikan bagaimana karakter orang yang dipilihnya, apakah kemampuan memanajemen dan memimpin suatu lembaga hingga negara itu ada? Seperti inilah model-model para politisi sekarang ini. Demi sebuah kekuasaan mereka rela mengorbankan yang lainnya.

Politisi Moral dan Moralis Politik
Harus kita bedakan, antara politisi moral dan moralis politik, keduanya memiliki makna yang berbeda jauh. Dalam kajian politik Kant, dia pernah berpendapat bahwa politisi moral adalah orang yang memahami prinsip-prisip kearifan berpolitik sedemikian sehingga ia bisa hidup dengan sederhana dengan moralitas. Sedangkan moralis politik adalah orang yang mereka-reka moralitas supaya cocok dengan kepentingan kalangan negarawan.
Para politisi moral, tidak pernah terjerumus pada keinginan berambisi dalam mencari sebuah kekuasaan. Namun, peran politisi moral tersebut seringkali menjadi bahan hinaan. Rayuan, selalu mengajak ia terjerumus dalam ambisi berkuasa telah berderet menghampiri mereka. Hal ini tak salah, sebab para politisi moral bukan orang yang sekadar-kadarnya menjadi politisi. Selain ia memiliki jiwa manajerial dan leadership, ia juga memiliki prinsip-prinsip yang bermoral. Keinginan mementingkan masyarakat selalu menjadi nomer satu.

Berbeda dengan seorang yang moral politik. Setiap tempat ia ada, setiap itu pula ia berebut kekuasaan. Sehingga efek yang ditimbulkan adalah kekacauan. Tidak memperdulikan akan hal merusak lembaga atau organisasi. Dan realitanya, sosok pemimpin moral politik inilah yang sering kita jumpai.
Pantas apabila nepotisme tidak dipergunakan sesuai moral. Eksistensi dan penempatan dari nepotisme sudah tidak lagi dipergunakan dengan baik bagi baik secra secara teorik dan praktik. Bukannya nepotisme menjadi alat memangkas moral bangsa, yang selalu mengabaikan kepentingan pribadi daripada kepentingan umatnya.

Motif egoistis inilah yang berkembang di wajah para pemimpin maupun calon pemimpin pada saat ini. Mereka seringkali memakai atribut yang palsu dari aslinya, dan seringkali palsu dari aslinya.
Lagi-lagi pemimpin yang menjadi ‘kambing hitamnya’, setiap kali ada yang tidak beres dalam lembaga atau negaranya, ia yang dipersalahkan. Poin sentral yang menjadi kacaunya suatu urusan. Oleh karena itu, dalam menetukan dan memilih orang yang benar-benar memiliki kemapuan sekaligus moralitas tidak boleh diabaikan pula. Jadi, memilih rekan kerja, pemimpin, atau sejenisnya tidak selalu memakai motode nepotisme.

Petikan singkat tersebut, menunjukkan bahwa tidak selalu orang yang dekat dengan kita lebih memiliki kemampuan dan bermoral. Pada keluarga dekat sendiri saja hal itu masih bisa terjadi, apalagi nepotisme tersebut terjadi pada orang yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan kita.
Dengan demikian, dalam urusan apapun kita boleh memakai nepotisme, asalkan motif egoistis tidak melatarbelakangi kita. Maka, prinsip moralitas pada setiap insan harus ada, selain leadership dan managerial, pada setiap orang juga diperlukan. Sehingga, sebuah predeksi bahwa nepotisme akan pada hakikatnya bila yang memegang adalah politisi yang bermoral.[]

*) Bayu Tara Wijaya
Alumnus Pondok Pesantren Tanwirul Qulub Sungelebak