Serangan terhadap Muslim di Perancis dan Jerman
Di Eropa, umat Islam menyaksikan larangan terhadap pemakaian busana muslimah Burka oleh Perancis dan pembunuhan terhadap muslimah yang sedang hamil di dalam pengadilan di Jerman. Di Perancis, Presiden Sarkozy mengatakan,Burka bukan simbol agama, ia adalah simbol perbudakan, katanya dihadapan anggota dewan perwakilan yang berkumpul untuk mendengarkan pidatonya. Ia lalu juga mengatakan bahwa Burka tidak akan ditolerir penggunaannya di wilayah Republik Perancis. Pernyataan ini merupakan tanggapan terhadap keprihatinan 65 wakil rakyat Perancis yang meminta komisi dewan perwakilan untuk meneliti apakah wanita muslim yang mengenakan Burka di hadapan khalayak umum mengancam hak asasi wanita dan tradisi sekuler Perancis. Para wakil rakyat ini terdiri dari perwakilan Komunis, dan perwakilan dari partai Sarkozy.

Seruan Sarkozy langsung mendapat dukungan dari perwakilan partainya yang saat ini menguasai pemerintah, tapi ditolak oleh partai Sosialis (sebagai partai oposisi saat ini). Hal ini bukanlah pertama kalinya terjadi di Perancis, mengenai busana muslimah. Pada tahun 2004, Perancis mengeluarkan UU yang melarang wanita mengenakan kerudung di sekolah-sekolah negeri dan kantor pemerintah. Sungguh mengecewakaan bahwa Perancis yang mendengungkan kebebasan beragama dan toleransi, ternyata tidak diterapkan pada umat Islam sendiri yang tinggal di Perancis.

Di Jerman, Marwa al-Sherbini ditikam hingga meninggal di dalam sesi pengadilan yang sedang berlangsung sebanyak 18 kali. Anehnya, polisi jerman juga justru menembak suami Marwa yang sedang berjuang menyelamatkan istrinya ketimbang membekuk pelaku penikaman. Di Jerman, sebagaimana di Perancis dan negara Eropa lainnya, emosi anti Islam memang sedang menghangat dalam 1 dekade terakhir. Maka tidaklah heran ketika pembunuhan seperti itu bisa terjadi, mengingat iklim kebencian yang sedang berkembang di sana.

Cina: Kerusuhan sebagai balasan terhadap terbunuhnya muslim di bulan Juni
Di bulan Juni, massa warga Cina suku Han membunuh dua pekerja muslim (suku Uighur) di kota Shaoguan propinsi Guangdong Selatan. Peristiwa ini menyulut aksi balasan antara muslim Uighur dan warga Cina suku Han, termasuk pasukan keamanan Cina di Urumqi, ibukota Turkistan Timur, yang kini diduduki Cina dan dinamakan Xinjiang.

Pejabat Cina mengatakan 156 warga telah tewas, kebanyakan diantara mereka adalah warga Han yang meninggal di hari Minggu. Kelompok Uighur mengatakan sebaliknya dimana mayoritas yang meninggal adalah warga Uighurs. Pada hari Selasa sekitar 200 wanita Uighur menghadapi pasukan anti huruhara Cina untuk membebaskan lebih dari 1400 warga yang ditahan akibat kekerasan di hari Minggu tersebut. Setelah itu, ratusan warga Cina suku Han merangsek jalan-jalan di Urumqi dan merusak toko-toko yang dimiliki umat Islam.

Sejak April 1996, lebih dari 57 ribu warga muslim Uighurs telah ditahan dan sekitar 1700 diantara mereka dihukum mati. Pemerintah Cina juga meningkatkan razia terhadap aktifitas agama yang tidak mendapat ijin. Eksekusi mati terhadap 30 warga muslim di bulan Februari 1997 juga sungguh brutal. Pemenjaraan adalah salah satu alat yang digunakan pemerintah Cina untuk menindas muslim dan Islam. Mereka membakar Quran dan melarangnya. Mereka juga melarang aktifitas keagamaan dan melarang bahasa Uighurs (yang menggunakan huruf Arab). Pemerintah Cina juga melakukan kebijakan transmigrasi untuk memperbanyak kehadiran etnik Han di Xinjiang sehingga mengurangi tingkat mayoritas warga Uighurs di sana. Pada tahun 1949, warga Cina suku Han hanya sebesar 2-3% saja, tetapi kini mereka sudah mencapai 50% dan menguasai semua lini perdagangan.

Peningkatan intensitas operasi militer AS di Pakistan dan Afghanistan
Di Afghanistan, pasukan pendudukan AS melancarkan serangan darat yang melibatkan helikopter tempur, tank, dan 4 ribu marinir. Serbuan massal ini dikoordinasikan dengan pesawat tempur tidak berawak yang lepas landas dari Pakistan dan menewaskan 115 warga. Lebih jauh lagi, pemerintah Pakistan mengijinkan serbuan udara yang menewaskan 24 warga di wilayah Swat dan Waziristan. Hal ini belum ditambah peran Pakistan yang membantu usaha Amerika yang menyebabkan terjadinya 2 juta pengungsi. AS dan Pakistan justru bekerjasama untuk mencekik umat, yang berjuang melawan pendudukan Amerika. Apa yang terjadi di Afghanistan adalah bukti bahwa AS tidak mampu memperbudak umat begitu saja, tanpa bantuan dari rezim pemerintahan muslim pengkhianat seperti rezim Zardari yang kini berkuasa di Pakistan. Apa yang AS perbuat di Pakistan memang berbeda dari apa yang ia lakukan di Iraq, dimana AS menggunakan bantuan negara tetangga seperti Iran dan Syria untuk menghadapi perlawanan umat Islam.

Pengepungan Palestina: Kematian yang menyengsarakan
8 bulan telah berlalu sejak pembantaian yang dilakukan Israel terhadap muslim di Gaza. Meskipun bom sudah berhenti berjatuhandan media juga sudah tidak meliputnya kembali pembantaian terhadap Gaza masih berlangsung. Ketimbang menggunakan bom, Israel menggunakan taktik pengepungan yang mematikan. Contohnya, karena muslim tidak dibolehkan memiliki akses terhadap bahan bangunan, maka mereka harus hidup di tenda. Sebagaimana direkam dalam sebuah film dokumenter yang diudarakan oleh harian Inggris The Guardian, seorang ayah harus tetap terjaga sepanjang malam untuk melindungi anak-anaknya dari terkaman binatang liar! Siapapun yang bisa berperan sebagai pengamat yang obyektif akan melihat bahwa tindakan brutal yang dihadapi umat di palestina adalah akibat langsung dari pendudukan Israel, seperti antrian di pos perbatasan hingga berjam-jam, melihat secara pasrah aksi yang dilakukan buldozer Israel dalam menghancurkan rumah warga dan pohon-pohon zaitun yang merupakan sumber penghasilan warga palestina, atau menderita terhadap teror pasukan israel yang merazia rumah-rumah warga di tengah malam. Sebagaimana terlihat dalam acara TV 60 Minutes pasukan Israel bisa seenaknya memasuki rumah warga secara paksa dan menggunakannya sebagai pos komando operasi.

Situasi muslim di Palestina sungguh merupakan refleksi terhadap pentingnya memiliki Khilafah. Muslim dulu pernah mengontrol wilayah tersebut tanpa jeda sejak jaman Khalifah Umar bin Al-Khattab (ra) hingga kedatangan pasukan Salibi.Seruan untuk membebaskan Al Quds pun dikumandangkan oleh Salahudin Ayyubi yang berjuang dengan gagah berani dan dengan seijin Allah, telah berhasil membebaskan Al Quds. Supremasi Islam pun kembali berlanjut hingga datang ke masa pemerintahan Khilafah Ottoman (Uthmani), yang pada akhirnya melemah karena tanggungan hutang yang membesar. Pergerakan Zionis pun mengambil kesempatan dari lemahnya keuangan kekhilafahan dan berusaha untuk membeli Al Quds. Namun, bagaimanakah tanggapan Khalifah Sultan Abdul Hamid terhadap tawaran ini? Apakah dia langsung naik kereta ke London untuk menerima tawaran tersebut dan menikmatinya sebagaimana apa yang dilakukan penguasa muslim saat ini? Tidak, dia sama sekali tidak! Dengan tegas, beliau bahkan tidak mau bertemu dengan pemimpin gerakan Zionis dan menyatakan bahwa tanah Al Quds telah terbasahi oleh darah para syuhada dan mujahideen, maka akan terlalu murah untuk ditukar dengan kekayaan apapun. Sungguh suatu bentuk kepemimpinan yang kini sulit ditemukan dari sekitar 50 an negara muslim sekarang ini.

Mudah-mudahan ALLAH membantu kita meneruskan kembali kehidupan Islam dengan kembalinya Khilafah Rashidah sesuai dengan metoda politik dan intelektual yang dicontohkan rasulullah saaw. Semoga ALLAH mengijinkan generasi berikutnya untuk bisa hidup dibawah naungan Khilafah, terlindungi dari penindasan dan pendudukan.

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. [An-Nur24:55]

The post “Kenangan” sistem Khilafah appeared first on Pondok Pesantren Langitan.

Dari penjelasan di atas, akan membuat kita bertanya-tanya, apakah nepotisme atau kita sebut sama dengan jaringan sosial, boleh diterapkan di masyarakat? Hal yang mendasar, yang sangat sulit dan bertentangan dengan kondisi ril. Ketika masyarakat dilarang untuk tidak bermain nepotisme, di lain pihak masyarakat butuh akan hal tersebut.

Sebuah pembacaan dari sebuah realitas bahwa kita semua akan lebih mudah mendapatkan sesuatu bila kita sudah mempunyai jaringan atau link connection sebagai jalan percepatan kita dalam memperoleh sesuatu. Bahkan, bagi mereka yang tidak memiliki jaringan akan lebih sulit dan butuh perjuangan keras untuk memperoleh pekerjaan saja. Kompetisi sehat yang kita lakukan malah akan lebih lambat, dibandingkan dengan yang memiliki jaringan sosial. Apalagi dalam hal jabatan seperti, dalam hal informasi yang bersifat publik saja, masih lebih cepat mendapat informasi bagi mereka yang mempunyai jaringan sosial.

Pemimpin dan Nepotisme
Mengaca pada ketetapan regulasi mengenai Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Penjelas regulasi tersebut memaparkan berbagai pelangaran hukum terkait KKN. Namun, dalam praktiknya, tidak semudah membalik telapak tangan. Berapa lama negara kita berusaha untuk bebas dari pelangaran KKN, dan berapa pergantian pemimpin di negara kita yang mencanangkan bebas KKN, khususnya nepotisme.

Nepotisme, bukan hanya terjadi disebagian kecil tempat saja, tetapi hampir seluruh lembaga hingga negara itu terjadi. Hal ini sungguh disayangkan, kebanyakan pemimpin kita yang masih sering melakukan nepotisme. Salah satu contoh kecil, dalam masyarakat kampus saja hal demikian sudah terjadi. Nepotisme yang dilakukan mahasiswa hingga saat ini masih belum terminimalisir, begitu juga di organisasi-organisasi pengkaderan seperti organisasi ekstra kampus PMII, HMI, KAMMI atau yang lainnya.

Sebab, kader bagi mereka sangat dinomorsatukan, sehingga ketika salah satu organisasi di atas ada yang menjadi pemegang kenadli kepemimpinan, maka sifat nepotisme lagi-lagi muncul. Bahkan lebih parahnya, para kader mereka memesan sebuah kursi kekuasaan, apabila salah satu rekan mereka mendapati kursi kekuasaan di tertinggi.

Dalam urusan kekuasaan, mereka tidak memperdulikan bagaimana karakter orang yang dipilihnya, apakah kemampuan memanajemen dan memimpin suatu lembaga hingga negara itu ada? Seperti inilah model-model para politisi sekarang ini. Demi sebuah kekuasaan mereka rela mengorbankan yang lainnya.

Politisi Moral dan Moralis Politik
Harus kita bedakan, antara politisi moral dan moralis politik, keduanya memiliki makna yang berbeda jauh. Dalam kajian politik Kant, dia pernah berpendapat bahwa politisi moral adalah orang yang memahami prinsip-prisip kearifan berpolitik sedemikian sehingga ia bisa hidup dengan sederhana dengan moralitas. Sedangkan moralis politik adalah orang yang mereka-reka moralitas supaya cocok dengan kepentingan kalangan negarawan.
Para politisi moral, tidak pernah terjerumus pada keinginan berambisi dalam mencari sebuah kekuasaan. Namun, peran politisi moral tersebut seringkali menjadi bahan hinaan. Rayuan, selalu mengajak ia terjerumus dalam ambisi berkuasa telah berderet menghampiri mereka. Hal ini tak salah, sebab para politisi moral bukan orang yang sekadar-kadarnya menjadi politisi. Selain ia memiliki jiwa manajerial dan leadership, ia juga memiliki prinsip-prinsip yang bermoral. Keinginan mementingkan masyarakat selalu menjadi nomer satu.

Berbeda dengan seorang yang moral politik. Setiap tempat ia ada, setiap itu pula ia berebut kekuasaan. Sehingga efek yang ditimbulkan adalah kekacauan. Tidak memperdulikan akan hal merusak lembaga atau organisasi. Dan realitanya, sosok pemimpin moral politik inilah yang sering kita jumpai.
Pantas apabila nepotisme tidak dipergunakan sesuai moral. Eksistensi dan penempatan dari nepotisme sudah tidak lagi dipergunakan dengan baik bagi baik secra secara teorik dan praktik. Bukannya nepotisme menjadi alat memangkas moral bangsa, yang selalu mengabaikan kepentingan pribadi daripada kepentingan umatnya.

Motif egoistis inilah yang berkembang di wajah para pemimpin maupun calon pemimpin pada saat ini. Mereka seringkali memakai atribut yang palsu dari aslinya, dan seringkali palsu dari aslinya.
Lagi-lagi pemimpin yang menjadi ‘kambing hitamnya’, setiap kali ada yang tidak beres dalam lembaga atau negaranya, ia yang dipersalahkan. Poin sentral yang menjadi kacaunya suatu urusan. Oleh karena itu, dalam menetukan dan memilih orang yang benar-benar memiliki kemapuan sekaligus moralitas tidak boleh diabaikan pula. Jadi, memilih rekan kerja, pemimpin, atau sejenisnya tidak selalu memakai motode nepotisme.

Petikan singkat tersebut, menunjukkan bahwa tidak selalu orang yang dekat dengan kita lebih memiliki kemampuan dan bermoral. Pada keluarga dekat sendiri saja hal itu masih bisa terjadi, apalagi nepotisme tersebut terjadi pada orang yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan kita.
Dengan demikian, dalam urusan apapun kita boleh memakai nepotisme, asalkan motif egoistis tidak melatarbelakangi kita. Maka, prinsip moralitas pada setiap insan harus ada, selain leadership dan managerial, pada setiap orang juga diperlukan. Sehingga, sebuah predeksi bahwa nepotisme akan pada hakikatnya bila yang memegang adalah politisi yang bermoral.[]

*) Bayu Tara Wijaya
Alumnus Pondok Pesantren Tanwirul Qulub Sungelebak

The post Nepotisme dalam Moralitas Politik appeared first on Pondok Pesantren Langitan.

“Tugas kiai itu hanya mengajak masyarakat untuk memilih capres yang benar, kalau kemudian kalah, ya menang atau kalah dalam urusan dunia itu biasa,” kata juru bicara kiai NU se-Jatim, KH Anwar Iskandar, di Surabaya, Kamis (9/7).

Menurut pengasuh Pesantren Assaidiyah Jamsaren Kediri itu, para kiai hingga kini merasa bahwa pilihan yang didukung itu “sudah benar, meski pun kalah, karena tanggung jawab kiai hanya mengajak untuk kebaikan bersama.

“Kiai itu bukan memilih atas dasar menang atau kalah, karena itu kekalahan calon yang dipilih para kiai itu tidak akan menyurutkan semangat para kiai, bahkan masyarakat akan tahu sendiri kebenaran ajakan kiai itu di masa datang,” ujarnya seperti dilaporkan inilah.com.

Menurut kiai yang akrab disapa Gus War, NU tidak akan mengalami dampak buruk dari kekalahan Jusuf Kalla. Sejak Orde Baru, kiai sudah dimarjinalkan oleh pemerintah selama bertahun-tahun, tapi tidak ada dampak apa-apa.

“Karena kiai memang tidak tergantung kepentingan politik, melainkan tergantung kepada umatnya,” ujarnya.

The post Kalah Menang Soal Biasa appeared first on Pondok Pesantren Langitan.

Prosesi peletakan batu pertama Monumen Resolusi Jihad itu juga dihadiri Rais Syuriah PWNU Jatim, KH Miftachul Akhyar, Ketua DPRD Surabaya, Musyafak Rouf, Asisten III Pemkot Surabaya, Suhartoyo, Kapolwiltabes Surabaya, Ronny F Sompie serta seluruh jajaran pengurus PCNU Surabaya dan warga NU sekitar lokasi.

Dalam kesempatan itu, Kiai Hasyim Muzadi meminta pada seluruh warga NU agar lebih mengerti, menghayati, dan meneruskan makna di balik Monumen Resolusi Jihad. Karena, keberadaan monumen tidak akan bermanfaat tanpa pengertian, penghayatan dan pengamalan.
Monumen itu kan hanya penanda. Yang terpenting itu mengerti, menghayati, dan meneruskan makna yang terkandung dari monumen, yakni semangat nasionalisme yang termaktub dalam resolusi jihad, tuturnya.

Hal serupa juga dinyatakan KH Miftachul Akhyar. Menurutnya, keberadaan bangunan monumen tidak akan bermakna tanpa adanya dukungan dari pengurus NU dan generasi penerus untuk tetap mengobarkan semangat kepahlawanan dan nasionalisme yang terkandung di dalamnya.

Pengasuh Ponpes Miftachussunnah ini juga mengingatkan, kota Surabaya merupakan sumber dari semangat nasionalisme dan kepahlawanan. Untuk itu, perlu adanya usaha menjaga sumber tersebut agar bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan ummat. Jika sumber itu tidak ditata maka akan meluber ke mana-mana dan akan mengganggu bahkan mencemari wilayah sekitar. Untuk itu perlu ditata dan dijaga, ujarnya.
Sementara itu, Ketua PCNU Surabaya, KH Saiful Chalim, mengatakan, keberadaan monumen tersebut sangat penting. Sebab, terdapat kaitan erat antara Bung Tomo dengan fatwa Resolusi Jihad yang dikeluarkan Rais Akbar NU Hadlratus Syaikh KH Hasyim Asyari pada 22 Oktober 1945.

Gus Saeful begitu panggilan akrabnya mengaku khawatir lantaran banyak masyarakat yang mulai melupakan peranan ulama dalam merebut kemerdekaan. Bahkan, peran ulama terkesan mulai diabaikan, baik dalam buku sejarah maupun dalam pemaparan-pemaparan para ahli sejarah.
Menurutnya, pada hampir setiap peringatan Hari Pahlawan (10 Nopember), peran ulama hampir tidak pernah disinggung, baik dalam acara-acara formal seperti upacara bendera dan lain-lain.

Wakil Rois PCNU Surabaya, KH Imam Ghazali Said, mengatakan, untuk membangkitkan semangat dan membuktikan adanya peran ulama, maka pembangunan monumen tersebut sangat diperlukan. Pasalnya, ujar dia, banyak hal yang perlu diungkap berkaitan keluarnya Resolusi Jihad.

Banyak yang perlu diterangkan, dan monumen itu nantinya menggambarkan bagaimana resolusi tersebut bisa keluar. Sebab, masyarakat, umumnya mereka yang muda, hampir tidak memahami adanya peran Resolusi Jihad dari seorang Kiai besar dalam merebut kemerdekaan, terangnya.

Resolusi Jihad merupakan hasil pertemuan ribuan kiai dan santri se-Jawa dan Madura yang dipimpin KH Hasyim Asyari di Surabaya pada 21-22 Oktober 1945. Isinya, antara lain, mempertahankan Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan Soekarno-Hatta.

Resolusi Jihad merupakan fatwa tentang kewajiban perang melawan kaum imperialis, dan membentuk laskar perang. Para sejarahwan mengakui pengaruh besar Resolusi Jihad dalam perlawanan. Dua pekan kemudian, tepatnya 10 Nopember 1945, meletuslah perang antara pasukan Inggris dengan masyarakat pribumi selama tiga pekan. Peristiwa itu dianggap sebagai perang terbesar sepanjang sejarah Nusantara, yang kemudian diabadikan sebagai Hari Pahlawan.

Dalam perkembangan selanjutnya, NU menyelenggarakan Muktamar ke-16 di Purwokerto, Jawa Tengah, pada 26-29 Maret 1946. NU kembali mencetuskan Resolusi Jihad yang mewajibkan tiap umat Islam untuk bertempur mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Kewajiban itu dibebankan kepada setiap muslim, terutama laki-laki dewasa, yang berada dalam radius 94 kilometer dari tempat kedudukan musuh. (Radius 94 diperoleh dari jarak diperbolehkannya menjamak dan meng-qashar salat). Di luar radius itu, umat Islam lainnya wajib memberikan bantuan. Jika umat Islam yang dalam radius 94 kalah, maka umat Islam lainnya wajib memanggul senjata menggantikan mereka.

http://dutamasyarakat.com/

The post Santri dan kemerdekaan 45 appeared first on Pondok Pesantren Langitan.

Di hadapan ratusan jamaah, KH Abdullah Faqih mengingatkan agar para jamaah dan masyarakat pada umumnya tidak golput. Sebab, menurut pengasuh Ponpes Langitan Tuban ini, pemilu merupakan kegiatan negara lima tahunan yang wajib diikuti. Karena ini untuk memilih pemimpin baik di legislatif maupun eksekutif, katanya.

Lebih jauh Mbah Faqih mengingatkan, para kiai telah mendirikan PKNU yakni parpol yang memperjuangkan kepentingan Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja). Karena itu, Kiai Faqih meminta para santri satu barisan dengan para kiai.

Dalam kesempatan itu, Kiai Faqih juga berpesan agar para santri selektif dalam mengikuti suatu perkumpulan. Setidaknya harus mengetahui kejelasan perkumpulan yang akan diikuti sebab dalam suatu perkumpulan yang belum tentu salah bisa dianggap salah. Sebaliknya yang belum tentu benar, bisa saja dianggap benar.

Ibarat seseorang digigit semut, karena kesakitan maka orang tersebut mencari abu layan untuk menaburkan segerumbul semut tersebut. Akibatnya, semut yang tidak ikut menggigit turut mati karena kena abu tersebut. Karena itu, kalau kumpul-kumpul cari yang baik saja jangan sampai terkena abu layan, katanya, berpesan.

Jangan Lupa Guru
Sementara itu, menyikapi Pemilu yang digelar 9 April mendatang, Ketua DPC Keluarga Santri dan Alumni (Kesan) Ponpes Langitan, KH Abdullah Mujib, mengatakan, dalam mendukung calon harus jelas dulu siapa calonnya. Lebih penting lagi, dalam mendukung calon jangan sampai berpisah dengan guru.

Pengasuh Ponpes Darul Fiqih, Desa Ngepung, Kecamatan Deket, Lamongan, ini mengingatkan, jangan sampai berpisah dengan guru hanya karena mendukung orang yang tidak jelas. Dan PKNU, yang didirikan para kiai dan guru para santri, sudah jelas. PKNU meningkatkan harkat martabat santri dan umat Islam pada umumnya, katanya.

Hadir pada acara yang digelar PAC Kesan Babat tersebut, antara lain KH Fadholi Hasan (Sekaran), KH Mamun Affandy (Babat), KH Syaerozi (Babat), dan sejumlah kiai alumni Langitan lain. Sedang dari caleg DPR RI Dapil X (Lamongan Gresik) tampak Abdullah Mufied Mubarok, caleg DPRD Propinsi Dapil X Achmad Firdaus dan KH Moh. Yamin Mualim, serta caleg DPRD Lamongan dapil 3 yakni Sholiqin, Khumaidi, dan Subakir.

http://dutamasyarakat.com/

The post Wajib ikut pemilu appeared first on Pondok Pesantren Langitan.

Dalam taushiyahnya KH. Abdulloh Faqih berpesan , ” Mari kita jaga niat. Seperti sabda Nabi, sah atau tidaknya sebuah amal/perbuatan tergantung dari niat, maka hadis akhir dari tindakan kita tidak akan terlepas dari bagaimana niat pada awalnya. Kita berjuang bukan untuk mencari siapa yang menang atau yang kalah, tapi PKNU lahir untuk mengembalikan fungsi ulama dalam politik (politik ulama)”. Beliau juga menyinggung tentang persainagn antar caleg ” antar caleg jangan saling sikut, dan jangan melakukan tindakan sendiri-sendiri tanpa komando dari pengurus”

The post Pertemuan caleg empat kabupaten appeared first on Pondok Pesantren Langitan.

Dulu, kiai-kiai yang sejalan dengan pemikiran dan langkah politik Gus Dur sering disebut-sebut dan dipopulerkan sebagai kiai khas. Meski tidak diketahui persis siapa yang memulai dan memunculkan istilah itu, sebenarnya risi juga mendengar dan menyandang sebutan itu. Sebab, para kiai yang disebut khas tersebut tidak merasa ada yang perlu dilebih-lebihkan menyangkut status atau strata sosial. Meski, keberadaannya mampu dimanfaatkan sebagai justifikasi dan legitimasi kelompok dan kepentingan tertentu.

Belakangan setelah para kiai itu mengambil sikap dan langkah kritis, dimunculkan istilah kiai kampung. Adalah KH Abdurrahman Wahid yang memulai dan memunculkan istilah tersebut. Dalam tulisannya, Hakikat Kiai Kampung (www.gusdur.net), Gus Dur membagi kiai dalam dua kelompok, kiai sepuh dan kiai kampung.

Menurut Gus Dur, kiai sepuh adalah mereka yang menjadi pengasuh pesantren-pesantren besar. Kiai kampung adalah tokoh-tokoh agama di desa-desa yang biasanya menjadi guru ngaji, memiliki surau/langgar/musala, pengurus takmir masjid, atau memiliki pesantren yang kecil.

Sesungguhnya harus dikatakan di sini bahwa penamaan dan pemilahan kiai khas dan kiai kampung sebagaimana dimaksud adalah sangat tidak mendasar dan terkesan mengada-ada. Boleh jadi, itu hanya dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu karena pada hakikatnya, tidak ada istilah kiai khas dan kiai kampung. Jika ada kiai khas, berarti ada kiai awam. Padahal, penyebutan kata khas dan awam itu sebenarnya untuk membedakan antara orang yang pandai (alim) dan orang yang bodoh (awam) dalam hal keagamaan.

Kata kiai itu sebenarnya sinonim dari kata sheikh dalam bahasa Arab. Secara terminologi (istilahi), arti kata sheikh itu sebagaimana disebutkan dalam kitab al Bajuri adalah man balagha rutbatal fadli, yaitu orang-orang yang telah sampai pada derajat keutamaan karena selain pandai (alim) dalam masalah agama (sekalipun tidak allamah atau sangat alim), mereka mengamalkan ilmu itu untuk dirinya sendiri dan mengajarkan kepada murid-muridnya. Penyebutan kiai itu berasal dari inisiatif masyarakat, bukan dari dirinya sendiri atau media massa.

Sementara itu, makna kiai atau sheikh dalam pengertian etimologi (lughotan) adalah man balagha sinnal arbain, yaitu orang-orang yang sudah tua umurnya atau orang-orang yang mempunyai kelebihan, misalnya dalam hal berbicara atau mengobati orang (nyuwuk), tapi tidak pandai dalam masalah agama.

Dengan demikian, kalau ada orang yang disebut kiai tapi tidak alim dalam masalah agama atau alim dan pandai berbicara tapi tidak bisa mengamalkan ilmunya, orang itu termasuk kiai dalam pengertian bahasa (lughotan).

Patut dicermati bahwa penyebutan kiai khas yang diidentikkan dengan kiai yang dekat dan mendukung Gus Dur saat itu sangat dimungkinkan sarat dengan kepentingan dalam rangka menjustifikasi langkah-langkahnya yang kontroversi, terutama hal-hal berkaitan dengan ajaran dan nilai-nilai ahlusunah waljamaah, seperti sikapnya terhadap pencabutan TAP MPR tentang paham komunisme, penolakannya terhadap RUU APP, dukungannya terhadap aliran Ahmadiyah, liberalisme, sekularisme dan pluralisme. Terbukti, saat ini begitu mudahnya para kiai itu ditinggalkan Gus Dur setelah mereka bersikap kritis terhadap langkah-langkahnya. Beruntung, para kiai sudah berani mengambil sikap tegas dengan mufaroqoh dari barisan Gus Dur.

Penamaan istilah kiai kampung tersebut juga sarat dengan upaya untuk membenturkan antara para kiai pondok pesantren dan para kiai di desa-desa yang notabene adalah murid kiai pondok pesantren. Padahal, pembenturan itu dapat memudarkan ghirah dan pemahaman para kiai di desa terhadap ajaran-ajaran gurunya di pesantren hanya karena pengultusan terhadap individu. Memang, fanatisme dan kecintaan yang berlebihan cenderung menafikan dan menutupi kesalahan, sebagaimana kebencian itu juga sering mencari-cari keburukan. (waainurridlaan kulli aibin kalilatun kamaa anna ainas sukhthi tubdil masawiyaa). Ketika ada sebagian kiai yang terlibat dalam politik praktis, serta-merta banyak orang yang menuduh para kiai itu telah terkontaminasi dan dianggap telah berpaling dari tugas keulamaan. Mereka menuduh para kiai yang terlibat dalam politik tidak lagi mampu mengemban gerak sosial dan keagamaan. Lebih dari itu, para kiai tersebut dianggap menjadi pendorong perpecahan (Muhyiddin Arubusman, Politik Kebangsaan Kiai Kampung, Jawa Pos, 17/2/2007).

Bahkan, Gus Dur mengatakan, banyak kiai sepuh yang berkenalan dengan uang, kekuasaan, dan jabatan (Jawa Pos, 15/2/2007). Sebenarnya, sebagai pewaris para nabi (waratsatul anbiya), keterlibatan kiai dalam dunia politik merupakan sebuah keharusan.

Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, selain dipahami sebagai peristiwa keagamaan, juga merupakan peristiwa politik dalam rangka membangun masyarakat dan pemerintah kota Madinah yang damai, tenteram, tenang, adil, dan makmur. Peran Nabi Muhammad SAW waktu itu, selain sebagai seorang Nabi, beliau menjadi seorang kepala negara.

Selain menjalankan tugas mengajar (talim) para sahabat, sewaktu-waktu beliau terjun ke medan laga untuk memimpin pasukan Islam dalam menumpas musuh-musuhnya. Peran kiai hendaknya juga demikian. Selain menjalankan tugas mengajar (talim) santri-santrinya, suatu saat para kiai harus ikut membantu urusan negara (politik) sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Jika para kiai hanya mengurusi pesantrennya dan tidak tahu-menahu soal urusan negara (politik), pada akhirnya pemerintah dikuasai orang-orang yang anti-Islam, antipesantren, dan anti-ajaran ahlusunah waljamaah.

Siapa yang harus menanggung akibatnya? Jadi, sebenarnya keterlibatan kiai dalam politik itu bertujuan menyelamatkan peran kiai itu sendiri.

* KH Abdullah Faqih, pengasuh Pondok Pesantren Langitan dan Mustasyar Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)

The post Menolak Istilah Kiai Khas dan Kiai Kampung appeared first on Pondok Pesantren Langitan.

Selain tim 17, juga hadir Kiai-Kiai sepuh lain di antaranya: KH. Abdul Hamid Baidlowi (Lasem, Rembang, Jateng), KH. Zainal Abidin Munawwir (Krapyak, Djogjakarta), KH. Anwar Iskandar (Kediri), KH. R. Cholil As’ad Syamsul Arifin (Situbondo), KH. Ahmad Basyir (Kudus), dan KH. Abdul Djalil Ma’ruf (Riau).

Partai yang memproyeksikan diri sebagai kolaborasi religi nasionalis ini memang beda dengan partai yang ada. Terutama dalam kinerja dan struktur, Dewan Musytasar mempunyai hak veto dalam pemutusan masalah. Ini sebagai penegasan peran aktif ulama dalam partai dan menghilangkasn kesan ulama sebagai ‘pemadam kebaran’, yang disowani ketika ada masalah genting serta diabaikan saat posisi normal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan KH. Ma’ruf Amin (Rois Musytasar) dalam pidatonya, bahwa kedepan partai akan memaksimalkan peran ulama, termasuk menghilangkan image ulama sebagai tukang stempel dan pemadam kebakaran, yang dimintai pertolongan saat posisi genting dan diabaikan saat posisi stabil.

The post Istighotsah dan deklarasi PKNU appeared first on Pondok Pesantren Langitan.

1. Para kiai sepakat untuk mendirikan partai baru.
2. Nama partai tersebut adalah tetap PKNU dengan catatan bisa dirubah pada saat muktamar nanti.
3. Asas partai adalah islam ala ahlis sunnah wal jamaah.
4. Prinsip perjuangan partai akan disempurnakan dengan menghilangkan kata-kata yang bisa menimbulkan kontroversi.
5. Kepengurusan disempurnakan sampai pada muktamar yang akan datang dengan mengacu pada kriteria pokok harus kader yang benar-benar berpaham ahlus sunnah wal jamaah.
6. Lambang tetap seperti rancangan semula dengan menghapus warna merah.
7. Tujuan partai adalah memperjuangkan tegaknya syariat islam ala ahlis sunnah wal jamaah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
8. Dilembagakannya dewan mustasyar dan memiliki hak veto dalam kepengurusan partai tapi tidak masuk kepengurusan harian.
9. Rapat merekomendasikan kepada partai agar segera melaksanakan muktamar paling lambat pertengahan tahun 2007 apabila proses pendirian partai ini sudah selesai

The post HASIL RAPAT TIM 17 PKNU appeared first on Pondok Pesantren Langitan.